AMPLT Gelar Aksi Damai, Sampaikan Sejumlah Tuntutan ke Pemerintah
KORANLAMPUNG.ID-Lampung Tengah -Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Tengah (AMPLT) menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Lampung Tangah (Lamteng), Rabu (5/8/2026).
Sebelum tiba dilokasi, massa berkumpul di lapangan tugu canang untuk, konvoi bersama berjalan kaki menuju lokasi.
Dikawal aparat kepolisian dan Sat Pol PP Lamteng, massa mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, l Komang Koheri untuk segera mengambil sikap dan langkah cepat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna menunjuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru.
Hal ini dirasa mendesak untuk mencegah kekosongan birokrasi yang berpotensi menghambat roda pemerintahan.
Aksi damai yang di komandoi oleh Ketua NGO JPK Koorda Lamteng, Uncu Wenda, dan diikuti oleh ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat ini berlangsung tertib, meski sempat diwarnai ketegangan dengan aksi penolakan dari sejumlah oknum yang sengaja memprovokasi massa, beruntung petugas kepolisian bersama Sat Pol PP sigap menenangkan situasi.
Dalam orasinya, Uncu Wenda menyampaikan keprihatinannya atas lambannya Pemkab mengambil sikap, padahal Sekda Lamteng sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaaan korupsi Hononorer fiktif.
“Jadi mau dibawa kemana Lamteng kalau pejabat struktural tertinggi saja merupakan tersangka kasus korupsi,’ ujarnya.
Uncu Wenda menilai Bupati kurang tegas dalam mengambil sikap, dan kurang bernyali, padahal, meski hanya PLT, Bupati memiliki kewenangan merekomendasikan pergantian pejabat yang tersandung kasus hukum.
“Lantas, kemana wibawa bapak Komang selalu Kepala Daerah,” tukasnya.
Ia juga meminta penunjukan PJ Sekda nantinya dilakukan secara transparan, profesional, dan netral.
Sementara, Koordinator Aksi, yang juga Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lamteng, Hefki menyoroti lambanya serapan anggaran yang saat ini terjadi, hingga saat ini, kata Hefki, serapan anggaran baru berkisar 20 persen.
“Ini sudah bulan Agustus, semestinya menjelang anggaran perubahan serapan anggaran sudah diatas 50 persen sebagai acuan penyusunan anggaran APBD P, ” ucapnya.
Disisi lain, kosongnya jabatan sekda mengakibatkan lambanya pelayanan publik dan kebijakan strategis daerah, serta menurunya kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Tentu harus secepatnya direspon jangan dibiarkan berlarut-larut, ” timpalnya.
Usai betorasi sekitar satu jam, perwakilan massa akhirnya diterima Auidiense oleh Kasat Pol PP Lamteng, Husnip, yang berjanji akan menyampaikan semua tuntutan massa kepada Bupati Lamteng.
“Nanti kita sampaikan, karena semua kritik dan masukan merupakan vitamin bagi kami untuk berbenah, ” kata dia.
Aksi berakhir pukul 11:30, setelah massa membubarkan diri secara tertib.
Aksi yang berlangsung kondusif ini menunjukkan komitmen masyarakat Lamteng dalam menyampaikan aspirasi secara damai. (rin)
Views: 12
